Peran masyarakat dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Serang merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat memiliki peran yang vital dalam proses pengawasan ini, karena merekalah yang seharusnya menjadi penjaga agar APBD Serang dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Menurut Bambang Suryadi, seorang pakar keuangan daerah, peran masyarakat dalam pengawasan APBD Serang tidak boleh dianggap remeh. “Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang negara, termasuk APBD, digunakan. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan APBD Serang sangat diperlukan,” ujarnya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengawasi APBD Serang adalah dengan memantau penggunaan anggaran melalui mekanisme yang telah disediakan, seperti rapat-rapat terbuka tentang APBD yang diadakan oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Namun, sayangnya masih banyak masyarakat yang kurang aware terhadap peran mereka dalam pengawasan APBD Serang. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Masyarakat (LKM) Serang, hanya 30% masyarakat yang aktif dalam memantau penggunaan APBD. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pengawasan APBD.

Dalam upaya meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan APBD Serang, pemerintah daerah juga perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Serang, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan APBD. “Kami siap membuka diri untuk menerima masukan dan kritik dari masyarakat terkait pengelolaan APBD Serang. Karena pada akhirnya, APBD adalah milik bersama dan harus dikelola secara transparan,” ungkapnya.

Dengan demikian, peran masyarakat dalam pengawasan APBD Serang bukanlah hal yang boleh dianggap sepele. Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara harus terus mengawasi dan mengawal penggunaan APBD untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama. Hanya dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, pengawasan APBD Serang dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh warga.