Pentingnya Good Governance dalam Tata Kelola Keuangan Publik Serang


Tata kelola keuangan publik merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan keuangan sebuah daerah. Salah satu faktor kunci dalam tata kelola keuangan publik adalah good governance. Pentingnya good governance dalam tata kelola keuangan publik tidak bisa diabaikan begitu saja, karena akan berdampak pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik.

Menurut Prof. Dr. Agus Harjito, seorang pakar manajemen keuangan dari Universitas Gajah Mada, good governance dalam tata kelola keuangan publik sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan publik. “Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, maka tata kelola keuangan publik akan menjadi lebih transparan dan akuntabel,” ujar Prof. Agus.

Di Kota Serang, pentingnya good governance dalam tata kelola keuangan publik juga menjadi perhatian serius. Walikota Serang, Drs. H. Syafrudin, mengatakan bahwa penerapan good governance telah menjadi prioritas utama dalam pengelolaan keuangan publik di Kota Serang. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan keuangan publik di Kota Serang,” ujar Walikota Serang.

Penerapan good governance dalam tata kelola keuangan publik Serang juga mendapat dukungan dari masyarakat. Menurut Surahman, seorang warga Serang, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik. “Kami perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik digunakan dengan efisien dan tidak disalahgunakan,” ujar Surahman.

Dengan demikian, pentingnya good governance dalam tata kelola keuangan publik Serang tidak bisa diabaikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, diharapkan pengelolaan keuangan publik di Kota Serang akan semakin transparan, akuntabel, dan efisien. Sebagai masyarakat, kita juga perlu terus memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan publik agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan publik.