Peran pemerintah dalam mengawasi pengelolaan dana hibah di Serang menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Dana hibah merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk kegiatan atau program tertentu.

Menurut Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, “Pemerintah harus memiliki peran yang aktif dalam mengawasi pengelolaan dana hibah agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.” Hal ini sejalan dengan pendapat dari pakar administrasi publik, Prof. Dr. Haryanto, yang menyatakan bahwa “Pengawasan yang ketat dari pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan dana hibah.”

Namun, dalam prakteknya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengawasan dana hibah di Serang. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan pengawasan. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Serang, Ahmad Fauzi, yang mengatakan bahwa “Keterbatasan jumlah staf pengawas menjadi hambatan dalam melakukan monitoring terhadap pengelolaan dana hibah.”

Dalam upaya mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Serang perlu meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi staf pengawas agar memiliki kemampuan yang mumpuni dalam melakukan pengawasan dana hibah. Selain itu, keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana hibah juga perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana tersebut.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam mengawasi pengelolaan dana hibah di Serang sangatlah vital untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan tujuan hibah tersebut. Semua pihak perlu bekerja sama dalam menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif agar dana hibah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.