Tantangan dalam pengawasan APBD Serang memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota DPRD Serang harus menghadapi berbagai rintangan yang mungkin saja muncul. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Menurut Ketua DPRD Serang, Budi Santoso, “Tantangan terbesar dalam pengawasan APBD Serang adalah memastikan setiap pengeluaran anggaran benar-benar sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini tidaklah mudah mengingat kompleksitasnya struktur anggaran daerah dan beragamnya program-program yang harus diawasi.”

Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan pengawasan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Suryo, “Pengawasan APBD membutuhkan tenaga yang handal dan memiliki pengetahuan mendalam terkait regulasi anggaran daerah. Sayangnya, masih banyak daerah yang kekurangan SDM yang mumpuni dalam hal ini.”

Selain itu, faktor politis juga turut mempengaruhi efektivitas pengawasan APBD Serang. Menurut Pemerhati Kebijakan Publik, Andi Susanto, “Dalam konteks pengawasan anggaran daerah, seringkali terjadi intervensi politik yang membuat proses pengawasan menjadi terhambat. Anggota DPRD harus mampu bersikap independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu.”

Untuk mengatasi tantangan dalam pengawasan APBD Serang, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Dengan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim, “Pengawasan APBD adalah tanggung jawab bersama. Kita semua harus bekerja sama untuk menjaga agar anggaran daerah digunakan dengan benar dan tepat sasaran.”