Peran masyarakat dalam pemantauan pengelolaan anggaran di Serang merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Pakar Tata Kelola Pemerintahan, Prof. Arief Budiman, “Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan dan harus aktif dalam memantau agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.”

Dalam konteks Serang, masyarakat memiliki peran yang besar dalam mengawasi pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Walikota Serang, Drs. Tb. Haerul Jaman, yang menyatakan bahwa “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran dapat membantu menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.”

Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam melibatkan masyarakat dalam pemantauan pengelolaan anggaran. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses penganggaran dan kurangnya akses informasi menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan memberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi anggaran publik.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI cabang Banten juga turut berperan dalam melakukan audit terhadap pengelolaan anggaran di Serang. Menurut Kepala BPK RI cabang Banten, Bapak Bambang Soeharto, “Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan anggaran dapat menjadi salah satu indikator bagi kami untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pemantauan pengelolaan anggaran di Serang sangatlah vital. Melalui partisipasi aktif mereka, diharapkan dapat tercipta pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.